Kalangan dewan mengapresiasi dimulainya program vaksinasi skema gotong royong yang berjalan sejak Selasa (18/5) lalu.

Kalangan dewan meminta proses vaksinasi Covid-19 diperhatikan secara terukur oleh pemerintah. Selain itu, diperlukan juga perhatian dalam semua aspek secara teknis.

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta tindak lanjut kasus pemalsuan antigen dan Progress pembuatan vaksin untuk vaksinasi tahap berikutnya dapat di tuntaskan secara cepat dan efektif.

Bagi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, rencana vaksin Gotong Royong dapat diperjualbelikan untuk individu atau perorangan sah-sah saja.

Kini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas akses Vaksinasi Gotong Royong untuk individu/perorangan.

Kebijakan Pemerintah melalui Kimia Farma memberikan layanan vaksinasi mandiri berbayar dalam program Vaksin Gotong Royong mendapat kritik pedas dari masyarakat. Program ini dinilai bertentangan dengan janji presiden yang akan menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia.

Di komisi IX DPR belum pernah ada pembahasan

Kami harapkan, para pekerja baik di lingkungan industri, pabrik, maupun perusahaan, akan bisa bekerja lebih produktif serta terhindar penyebaran COVID-19.

Sekarang kan repot. Warga negara asing enggak ada aturannya mereka vaksinasi di mana?